Data 2,3 Juta Honorer Diverifikasi, Banyak yang Bodong, Pengangkatan PPPK Batal? DPR Bicara
jpnn.com, JAKARTA - Kalangan honorer gempar dengan informasi bahwa pemerintah membatalkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN).
Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Nur Baitih mengungkapkan banyak yang risau dengan informasi tersebut.
Awalnya sudah banyak honorer K2 yang gembira karena pemerintah dan DPR RI akan menuntaskan pengangkatan PPPK ini sampai Desember 2024.
Namun, tiba-tiba bak angin puting beliung ada kabar bahwa rencana tersebut dibatalkan pemerintah.
"Tidak semua langsung percaya sih, tetapi banyak honorer K2 maupun non-K2 terpengaruh dengan informasi tersebut," kata Bunda Nur, sapaan akrabnya kepada JPNN.com, Selasa (5/9).
Dia pun mengaku langsung menghubungi anggota Panitia kerja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (Panja RUU ASN).
Setelah mendapatkan penjelasan detail, Bunda Nur mengaku lega, karena ternyata informasi tersebut tidaklah benar.
Dihubungi secara terpisah, Mardani Ali Sera, anggota Panja RUU ASN Komisi II DPR RI membantah keras Informasi yang dinilai meresahkan honorer itu.
Data 2,3 juta honorer diverifikasi dan ternyata banyak yang bodong, pengangkatan PPPK batal? Anggota Panja RUU ASN Komisi II DPR RI bicara
- Pemerintah Dituding Tak Adil Menangani Honorer, Satpol PP Siapkan Aksi, Minta Perhatian Prabowo
- Ide Terobosan Seleksi PPPK 2024, Formasi Kosong Dialihkan Saja
- Data Terbaru Jumlah Pelamar PPPK 2024 Tahap 2, Target Belum Tercapai
- Pak Ihsan Menyinggung Honorer jadi PPPK Paruh Waktu, Minta Tambahan Anggaran
- Persatuan PPPK Minta UU ASN Direvisi, Hapus Diskriminasi, Setara dengan PNS
- 90 Ribu Honorer Satpol PP Ancang-Ancang Menggugat KepmenPAN-RB 11 Tahun 2024 ke MK